Untuk diketahui, hasil evaluasi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.
Dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan baik itu dari Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi. (Humas/AI)
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Prosesi pelantikan ini disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. Turut hadir pula para Staf Khusus,…
