ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edy Wuryanto meminta pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah dilaksanakan mulai Senin, 6 Januari 2025.
“BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy di Jakarta setelah mengikuti rapat tertutup Komisi IX DPR bersama BGN pada Senin seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan aturan teknis itu bernilai penting antara lain untuk memastikan informasi seputar program makan bergizi gratis yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur. Dia menilai potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.
“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” kata dia.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target BGN pada 2025. Pada hari pertama pelaksanaan secara resmi program ini, baru terdapat 190 SPPG.
