JAKARTA, arikamedia.id – Sudah 1 bulan lebih jajaran Kabinet Merah Putih dilantik. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada para pembantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo merinci ada 16 menteri maupun kepala lembaga yang belum melaporkan LHKPN. Pun demikian wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, seperti diberitakan Liputan6.com.
“Dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor,” kata Budi di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024.
Selain itu, Budi membeberkan dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, yang sudah lapor sebanyak 6. Sementara, 9 lainnya belum melaporkan kepada KPK.
Total, ada 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang wajib lapor. Sebanyak 72 sudah lapor, sedangkan 52 belum lapor. “Artinya 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” Budi menjelaskan.
Lantaran itulah, KPK mengimbau para penyelenggara negara segera melaporkan LHKPN-nya. Apalagi, tenggat waktu yang diberikan 3 bulan sejak pelantikan.
