Arikamedia.id, JAKARTA — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendesak penyederhanaan prosedur konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta penguatan peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pembentukan regulasi di daerah.
Menurutnya, mekanisme legislasi daerah harus lebih efektif, tidak berbelit-belit, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/26).
Dalam forum tersebut, Vanath menyoroti proses konsultasi rancangan Perda yang dinilai masih berpotensi membebani pemerintah daerah akibat tahapan yang berulang dan terpisah.
Ia berpandangan, proses fasilitasi seharusnya dapat diintegrasikan dengan penyelesaian persoalan substansi sektoral, tanpa mengabaikan batas waktu maupun mekanisme koordinasi.
“Pemerintah daerah tidak perlu menjalani proses konsultasi yang berulang dan terpisah. Hasil fasilitasi sekaligus dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, sehingga penyederhanaan prosedur tidak mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan,” tegas Vanath.










