BeritaDaerahHukum & KriminalNasionalOpiniUtama

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

99
×

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

Sebarkan artikel ini

Oleh : ZADRACK AYAL – Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku

KEPERCAYAAN publik (public trust) adalah modal sosial yang paling fundamental bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, legitimasi penegakan hukum akan melemah, dan kerja-kerja pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan kehilangan dukungan moral yang substansial. Dalam konteks pengawasan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis pemerintah yang dikerjakan oleh instansi vertikal atau teknis lainnya di wilayah Maluku, peran Polri berada pada titik persimpangan yang sangat krusial: antara menjadi garda terdepan penegakan hukum yang objektif atau justru menjadi sumber ketakutan baru akibat penyalahgunaan kewenangan.

Penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum – seperti merekayasa perkara (kriminalisasi) atau secara sengaja mencari-cari kesalahan administratif dan teknis pada proyek pemerintah demi kepentingan pribadi, kelompok, atau institusi – merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan sumpah jabatan seorang aparat penegak hukum. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, di mana konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada kelancaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, gangguan terhadap proses pengerjaan proyek akibat intervensi hukum yang tidak beretika akan berdampak langsung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *