Arikamedia.id, AMBON – Dugaan penyalahgunaan pengurusan Surat Keputusan (SK) kepegawaian yang menyeret lebih dari 45 guru di Kota Ambon mendapat sorotan DPRD.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Lucky Nikijuluw, mendesak agar kasus tersebut diusut hingga tuntas dan pihak yang menjadi dalang di balik persoalan itu diungkap.
Lucky menegaskan, penanganan kasus ini tidak cukup hanya melalui pemeriksaan internal pemerintah, tetapi harus dibawa ke ranah hukum agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ia menyoroti dugaan penggunaan nama dan tanda tangan kepala dinas tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, termasuk keterlibatan pihak yang diduga mengurus dokumen kepegawaian meski bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau misalnya ada surat tugas yang diberikan dari dinas tertentu kepada yang bersangkutan, yang notabenenya bukan ASN, pertanyaannya siapa yang memberikan?” ungkap Lucky saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/26).
Menurutnya, pemeriksaan harus menelusuri siapa yang memberikan kewenangan, pihak yang menawarkan jasa pengurusan, hingga proses penerbitan dokumen yang diduga bermasalah.
Kasus yang berdampak pada lebih dari 45 guru di 20 sekolah tersebut dikhawatirkan menghambat kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian mereka.
