Arikamedia.id, AMBON — Gerakan Aliansi Pemuda Maluku Peduli Adat mendatangi Balai Kota Ambon, Kamis (15/10/26) untuk mendesak Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengevaluasi jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah, Ali Hatala.
Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah dugaan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah yang menjadi sorotan aliansi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni evaluasi jabatan Ali Hatala, pengusutan dugaan pemalsuan dokumen, penyelidikan terkait pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disebut bernilai lebih dari Rp3 miliar, serta audit pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Aksi yang dikoordinasikan oleh M. Abd Rifki Derlen, S.AP., dan Alfian Hulihulis, S.IP., selaku koordinator lapangan (korlap), itu ditujukan kepada Pemerintah Kota Ambon, Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Aliansi menilai berbagai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum agar memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Desak Evaluasi Jabatan
Tuntutan pertama ditujukan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena. Aliansi meminta pemerintah kota mengevaluasi surat keputusan (SK) pengangkatan Ali Hatala sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah.
