PERTANYAAN soal masuk desil berapa kini menjadi perhatian setelah muncul temuan pengelompokan ekonomi yang dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan.
Pekerja sektor informal seperti pedagang pentol hingga pegawai UMKM disebut justru masuk desil 9 dan 10, kelompok yang dikategorikan sebagai 20% penduduk paling sejahtera.
Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah tengah mempercepat perbaikan DTSEN untuk mengatasi anomali pendataan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diajukan sejak awal tahun.
Melansir PojokJabar.com, langkah itu dilakukan agar kualitas data semakin baik dan pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat dapat lebih akurat pada tahun berikutnya.
Purbaya menyebut anggaran untuk pemutakhiran DTSEN dan Sensus Ekonomi 2026 mencapai Rp7 triliun.
Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung pembenahan data yang menjadi salah satu dasar dalam membaca kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan perbaikan tersebut, pemerintah berharap persoalan pengelompokan desil yang dinilai melenceng dapat semakin diminimalkan. **
