Arikamedia.id – Menejer Program Dan Pemberdayaan Yayasan Buminusa, Yatrsib Akbar Sowakil S.Pi, M.Si menjelaskan, standar kesejahteraan nelayan yang dirumuskan negara sering kali keliru karena mengabaikan pola ekonomi subsisten-timbal balik (reciprocity) dalam masyarakat Maluku.
“Di Maluku dikenal budaya berbagi hasil tangkap (baku bagi) yang menjaga jaring pengaman sosial komunitas tetap hidup,” tulisnya.
Dikatakan, nelayan tradisional menganggap dirinya sejahtera jika lautnya bersih, wilayah tangkapnya aman, dan relasi sosial antarpenduduk terjaga, meskipun mereka tidak memiliki akumulasi kapital dalam bentuk tabungan bank.
Menurutnya, ketika negara memaksakan indikator kemajuan formal (industrialisasi, mekanisasi, komersialisasi penuh), nelayan dipaksa beralih menjadi buruh upahan industri perikanan.
“Akibatnya, ikatan komunal runtuh, ketahanan pangan lokal yang berbasis kemandirian pangan laut hilang, dan nelayan terjebak ke dalam kemiskinan struktural baru karena posisi tawar mereka yang sangat lemah di hadapan pasar global,” ujarnya.
Merebut Kembali Kedaulatan Laut Maluku
Tambahnya, realitas kemiskinan dan peminggiran masyarakat maritim di Maluku bukanlah sebuah keniscayaan takdir, melainkan hasil dari desain politik perikanan yang salah arah.
