Dalam beberapa pekan terakhir polemik soal Maluku Integrated Port (MIP) terus mengalir di publik. Banyak sorotan ditujukan ke Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang dibilang membohongi masyarakat Seram karena MIP dialihkan ke kota Ambon.
Publik memang membutuhkan klarifikasi Gubernur, namun harus diketahui tidak mungkin seorang Kepala Daerah membohongi warganya hanya karena perpindahan proyek ke suatu wilayah. Publik menilai Gubernur dan DPRD tidak transparan.
Apalagi seolah Gubernur tidak punya perhatian ke daerah Seram yang akhirnya ketika feasibility study Bank Dunia dikeluarkan MIP harus berada di Ambon.
Publik harus mengetahui bahwa Presiden Prabowo pada tanggal 10 Februari 2025 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 yang mencakup 77 proyek dalam daftar Proyek Strategi Nasional (PSN).
Diantara 77 PSN tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Maluku. Tiga PSN tersebut yakni Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu atau Ambon New Port (ANP), Bendungan Way Apu, dan Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela atau Blok Masela.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa punya pemikiran baru bahwa menggunakan, MIP, karena berbagai peluang yang dilihatnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan bahwa MIP, bukan sekadar pusat industrialisasi perikanan, tetapi juga sarana pengembangan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Maluku.
