Arikamedia.id, AMBON – Dalam 2 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku turun ini disoroti DPRD Maluku.
Dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, DPRD menilai organisasi perangkat daerah (OPD) belum optimal dalam kinerjanya.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (21/04/26).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ, Wellem Kurnala, mengatakan penurunan PAD tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Ditandaskannya, hal ini berkaitan langsung dengan kinerja birokrasi dalam menggali potensi ekonomi daerah.
Menurut Wellem, kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada laporan administratif, tetapi perlu mengidentifikasi akar persoalan secara menyeluruh,” katanya kepada awak media.
Kata Wellem, beberapa faktor yang disoroti antara lain rendahnya inovasi, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya pengelolaan sumber pendapatan.
Segera ambil langkah tegas dengan mengevaluasi pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap sektor-sektor penghasil PAD.
