AMBON, arikamedia.id – Kepala Bidang (Kabid) SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Fence Mandaku, menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan penerima manfaat langsung dari program MBG karena diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Akan tetapi,manfaat tersebut hanya akan dirasakan optimal jika pelaksanaannya dikoordinasikan secara matang.
“Kalau koordinasi berjalan baik, anak-anak akan menikmati makanan yang sehat dan aman. Tapi jika tidak, yang terjadi justru kekhawatiran, bahkan kasus keracunan seperti yang kita temui belakangan ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, terdapat sedikitnya delapan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah kesenjangan antara target dan realisasi layanan.
Di Provinsi Maluku, dari sekitar 298 SMA, baru 94 sekolah yang terlayani program MBG, atau sekitar 32 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang SMK dan SLB.
Masalah lain yang menjadi perhatian serius adalah kasus keracunan makanan. Fence menyinggung insiden di SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat (SBB), di mana ratusan siswa harus mendapatkan penanganan medis.
“Kami bersyukur penanganan cepat dilakukan. Setelah itu kami langsung memanggil Kepala Cabang Dinas untuk rapat koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.
