JAKARTA, arikamedia.id – Masyarakat tengah dihebohkan ramainya organisasi masyarakat (ormas) yang menuai keresahan. Pasalnya, mereka kerap mengganggu dunia industri, termasuk pelaku usaha kecil seperti UMKM, lantaran meminta pungutan liar (pungli) yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi dunia usaha.
Apalagi banyak daerah industri, terutama di wilayah Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Sumatera, di mana ormas tertentu kerap memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek swasta. Bahkan memungut uang keamanan hingga menjadi debt collector ilegal.
“Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena ‘biaya tak resmi’ yang sebetulnya adalah pemerasan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty kepada wartawan, Senin (28/4).
Mengutip JawaPos.Com, terlebih, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia telah melaporkan banyak investor maupun pelaku industri merasa resah dengan aksi-aksi ormas yang mengganggu operasional usaha mereka. Beberapa ormas melakukan demonstrasi, penyegelan, hingga menuntut jatah dalam pembangunan pabrik. Hal itu dikhawatirkan, banyak investasi yang batal masuk atau bahkan keluar dari kawasan industri.
