AMBON, arikamedia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen mewujudkan implementasi dan penerapanblue economy atau ekonomi biru untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Ekonomi biru sendiri sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Maluku, yakni pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Maluku dikenal sebagai Provinsi Kepulauan, yang memiliki luas laut 92,4 persen dan kondisi laut luas yang mengandung potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan berlimpah laut menyediakan sumber pangan dan pekerjaan untuk jutaan masyarakat di wilayah pesisir.
Dikatakan, berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut bertumbuh dengan pesat. Selain itu, ancaman ekosistem laut serta pesisir juga meningkat.
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.
“Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial,” ujarnya baru-baru ini.
