“Sinergi ini harus terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Wattimena juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang telah diberikan KPK kepada Pemerintah Kota Ambon. Ia berharap dukungan tersebut dapat mendorong peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Kehadiran kepala daerah beserta jajaran dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi strategis oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon terkait rencana dan penganggaran APBD Tahun 2026 serta pelaksanaan proyek-proyek unggulan periode 2025–2026.
Pada sesi utama, pembahasan difokuskan pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, mencakup pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD, hingga proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui e-purchasing maupun mekanisme lainnya.
