BeritaDaerahHukum & KriminalUtama

UKIM Ambon Tawarkan Kerjasama StrategisProgram RPL  ke Kumham Maluku

21
×

UKIM Ambon Tawarkan Kerjasama StrategisProgram RPL  ke Kumham Maluku

Sebarkan artikel ini
Kakanwil Kumham Maluku Hendro Tri Prasetyo foto bersama Tim dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) usai pertemuan, di Kantor Kumham Maluku, Kamis (15/08/2024).

AMBON, arikamedia.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pengembangan karier pegawai, Kanwil Kemenkumham Maluku Kamis (15/08/2024) menerima kunjungan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

Kunjungan kerja delegasi UKIM yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Melkianus H. Pentury, diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Hendro Tri Prasetyo, terkait tawaran kerja sama dari UKIM terkait implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku.

Program RPL yang ditawarkan UKIM memberikan peluang bagi pegawai Kanwil Kemenkumham Maluku untuk mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman kerja, pelatihan, dan pendidikan non-formal.

Baca Juga  Rayakan HUT Ke-17, Ketua FJPI Maluku Harap 2025 Bisa Gelar Kegiatan Berbasis Gender  

Dengan demikian, pegawai dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus mengulang mata kuliah yang telah dikuasai.

Melalui program RPL, diharapkan kompetensi pegawai dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Program ini juga membuka peluang bagi pegawai untuk mengembangkan karier dan mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…