DPRD Maluku, lanjutnya, akan mendorong rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan melibatkan Inpex, Dinas ESDM Maluku, Dinas Tenaga Kerja, vendor perekrutan, serta perwakilan masyarakat.
Rapat tersebut akan membahas secara terbuka kebutuhan dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja Blok Masela.
Fauzan juga menyebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebelumnya telah meminta Inpex memberikan data jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, hingga kini informasi tersebut belum diterima Pemprov Maluku.
DPRD Maluku memastikan akan mengawasi proses tersebut agar kesempatan kerja bagi masyarakat lokal diberikan secara adil, sesuai kompetensi dan kebutuhan proyek.*
