Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman dalam catatan IV.A DIPA.**
Lebih lanjut, Saudah memastikan Partai Gerindra akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyebarkan informasi bernuansa fitnah tersebut. “Gerindra akan melaporkan hal ini…
Wattimena menegaskan, peningkatan pendapatan harus diikuti dengan pengelolaan belanja yang hati-hati agar keseimbangan dan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga. Dalam kesempatan tersebut,…
Wattimena menambahkan, kepedulian serupa sebelumnya juga ditunjukkan Pemkot Ambon melalui bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kemarin kami…
Wattimena juga meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan pemerintah, sehingga Pemkot Ambon tidak dinilai sebagai pihak yang menerbitkan izin Galian C. “Jadi saya…
Arikamedia.id, AMBON – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, mengapresiasi pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah AMGPM Ranting 2 Gatik dalam…
