Selain itu, Rovik menegaskan pembangunan jalan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mendukung pembangunan ruas jalan. Yang terpenting, manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada kelompok yang menghalangi pembangunan,” ujarnya.
Merespons usulan tersebut, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menyatakan dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas instansi. Ia menegaskan Maluku membutuhkan satu sistem jaringan jalan dengan data yang akurat dan terintegrasi.
Menurut Ulwan, ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah, sistem Krisna, dan kondisi lapangan kerap menjadi kendala dalam proses verifikasi hingga pengusulan program pembangunan.
“Maluku harus memiliki satu sistem jaringan jalan. Data bukan hanya harus tersedia, tetapi juga harus sinkron,” jelasnya.
BPJN Maluku, lanjut Ulwan, mendukung pembentukan forum koordinasi teknis untuk menyatukan data, menyelaraskan perencanaan, dan memastikan setiap usulan pembangunan sesuai kebutuhan serta standar teknis.
Sinkronisasi tersebut menjadi langkah penting agar pembangunan jalan di Maluku lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran. **










