Pemprov Maluku, lanjutnya, akan menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada BPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah memenuhi kewajiban konstitusional dengan menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Maluku pada 31 Maret 2026 untuk diaudit.
Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku, Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada DPRD Maluku yang terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 secara bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. (AM-18)
