Menurutnya, melalui simulasi ini kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku mengatakan, pengarahannya menyampaikan bahwa sejarah kebencanaan khususnya gempa bumi dan tsunami pernah terjadi di masa lampau, salah satu diantaranya adalah kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi tanggal 30 September 1989, di negeri Elpaputih – di Pulau Seram, yang sering dikenal dengan istilah Bahaya Seram.
“Bertolak dari kesadaran akan ancaman tersebut yang dapat terjadi kapan saja, maka sebagai Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, baik karena faktor manusia maupun faktor alam, termasuk di dalamnya ancaman bencana alam,” ujarnya.
Kesempatan yang sama anggota DPR RI asal Maluku Alimudin Kolaletna mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BNPB dan mengharapkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan di Kota Ambon, tetapi juga dapat menyentuh wilayah Kabupaten/Kota lainnya.
Kata anggota Komisi VII DPR RI itu juga mendanai agar peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BNPB berbasis pada kearifan lokal setempat, serta melibatkan masyarakat aktif, sehingga diharapkan melalui pendekatan tersebut edukasi kebencanaan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan kontekstual, melansir dari Media Center Maluku.
