Menanggapinya, Vanath menambahkan, penanganan persoalan perempuan dan anak harus diterjemahkan dalam program pemerintah dan didukung melalui penganggaran.
“Kalau menyangkut perempuan dan anak, programnya harus masuk di dinas terkait. Nanti saat pembagian pagu indikatif, ada program prioritas,” ujar Vanath.
Vanath juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Menurutnya, organisasi seperti PIM harus hadir sebagai mitra pemerintah dalam menyuarakan persoalan di lapangan, bukan semata-mata meminta dukungan anggaran.
Ia menjelaskan, banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya dapat ditangani pemerintah karena keterbatasan program dan anggaran. Pemerintah, kata dia, membutuhkan program khusus untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menangani kasus tersebut.
“Kalau ada kasus, pemerintah harus turunkan tim. Itu artinya ada program dan ada biaya,” tegasnya.
Ia mengingatkan di situasi efisiensi anggaran, PIM harus berpikir membiayai organisasi secara mandiri, dengan melihat peluang bisnis. Ini untuk menghidupkan organisasi. “Yang penting hari ini anak-anak bisa makan dan sekolah. Itu sudah cukup,” pungkasnya.(***)
