JAKARTA, arikamedia.id – Pemerintah diminta untuk menerima data Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebab, realitanya data tersebut lebih akurat dibanding dengan model perhitungan yang selama ini digunakan Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai bahwa perdebatan seputar data kemiskinan terbaru Bank Dunia yang mengacu pada standar global, menunjukkan perlunya arah baru dalam kebijakan nasional sebagai solusi permanen untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural. Solusi tersebut harus bertumpu pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan daya saing lokal, bukan sekadar perluasan bantuan sosial.
“Kalau kita lihat data Bank Dunia, batas kemiskinan ekstrem itu 2,15 dollar AS per kapita per hari dan kemiskinan moderat di kisaran 3,65 hingga 6,85 dolar. Maka wajar kalau Bank Dunia melihat sebagian besar masyarakat Indonesia masih rentan miskin, karena penghasilan riil mereka sangat tipis dibanding batas itu. Masalahnya bukan hanya soal angka, tapi soal fondasi ekonomi kita yang masih terlalu bergantung pada konsumsi jangka pendek dan sektor informal,” kata Aditya dari Yogyakarta, Kamis (1/5).
