Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal seperti balai dan badan teknis lainnya, berkoordinasi erat serta mempercepat realisasi program yang mendukung mitigasi dan penanganan bencana di Maluku.
“Kadang ada program yang sebenarnya mendesak, tapi karena sifatnya kegiatan fisik, terhalang oleh mekanisme tender. Kalau sudah status darurat, seharusnya mekanismenya menyesuaikan. Jangan sampai lambat merespons karena terjebak prosedur,” ungkapnya. **
Arikamedia.id, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerbitkan larangan bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam perkara…
Arikamedia.id, JAKARTA – Perhatian publik tertuju pada kondisi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Di tengah kebutuhan bantuan dan pemulihan,…
Wattimena menilai perhatian terhadap guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki mutu pendidikan.guru menjadi salah satu unsur utama yang menentukan…
Lebih lanjut, Wattimena menjelaskan bahwa pengalihan tersebut justru dapat memberikan ruang penggunaan anggaran yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Ambon. Pasalnya,anggaran yang…
“Pemerintah kota melalui Perumdam hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kita harapkan RT 36/RW 12 Halong Atas juga bisa kita selesaikan pada September,”…
