Bilal menambahkan, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, setiap kritik terhadap program pembangunan sebaiknya juga disertai solusi konstruktif agar proses pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan hanya perdebatan mengenai administrasi, tetapi juga keberanian semua pihak untuk menghadirkan ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PW Pemuda Muhammadiyah Maluku menyatakan komitmennya untuk turut mengawal pembangunan Pasar Apung Batumerah hingga tuntas.
Pengawalan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberadaan kawasan itu nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang, pelaku UMKM, dan masyarakat Kota Ambon secara luas.
Bilal berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan kepentingan bersama, menjaga suasana yang kondusif, serta memberikan dukungan terhadap setiap upaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
