Dibalik aktifitas pertambangan yang telah berjalan selama 9 bulan. Selain persoalan lingkungan, hal lain yang menjadi perhatian, adanya keterlibatan militer dalam mengawal operasi tambang PT BBA.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan tugas pokok dari TNI, yang seharusnya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keterlibatan militer ini terlihat dari adanya intimidasi, sehingga membuat masyarakat tidak berani angkat bicara, yang berdampak pada terjadinya kesenjangan diantara masyarakat akibat pro dan kontra kehadiran perusahaan.
Untuk itu, dalam aksinya masa mendesak DPRD Maluku agar segera memanggil Pangdam XV Pattimura terkait keterlibatan personil militer dalam operasi tambang PT BBA di pulau Kei Besar.
Terdapat juga 6 tuntutan lainnya yang disampaikan masa aksi, mendesak Pemprov Maluku dan DPRD Maluku untuk segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Maluku.
Mendesak Pemda Maluku agar segera menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Batulicin di Kepulauan Kei.
