Meski demikian, ia mengingatkan bahwa raihan WTP tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri.
Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan,dan tepat sasaran.
“Semoga penilaian yang diberikan BPK ini menjadi motivasi bagi DPRD dan Pemerintah Kota Ambon untuk terus melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban belanja daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, DPRD Kota Ambon akan melakukan pembahasan secara internal untuk menentukan mekanisme pembahasan lebih lanjut, baik melalui Panitia Khusus (Pansus) maupun Badan Anggaran (Banggar).
Dalam waktu satu minggu ke depan, DPRD akan melakukan pembahasan guna menghasilkan rekomendasi terhadap LHP BPK yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjadi pijakan untuk melakukan berbagai perbaikan, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (AM-18)
