JAKARTA, arikamedia.id – Muhammadiyah akhirnya mengikuti jejak Nahdlatul Ulama menerima izin tambang dari pemerintah. Keputusan tersebut secara resmi disampaikan setelah merampungkan agenda konsolidasi nasional yang digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024, di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
“Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, saat membacakan risalah nasional pada Ahad siang, 28 Juli 2024.
Meskipun baru resmi diumumkan kemarin, keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang lebih dulu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Anwar kepada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara ihwal sikap PP Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima IUP. Menurut Jokowi, pemerintah tidak menunjuk ataupun mendorong organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengajukan IUP.
Pemerintah, kata dia, hanya menyediakan regulasi. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, pada Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
