Menurutnya, untuk memastikan komitmen tersebut berjalan efektif, MEA mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang konten lokal sebagai payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
“Pengadaan material lokal, tenaga kerja lokal, dan seluruh potensi yang ada di Maluku tidak boleh diambil dari luar jika tersedia di daerah. Masyarakat Maluku harus menjadi pelaku utama dalam proyek ini,” katanya.
Dia juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Kepala Daerah sebagai langkah awal memperkuat posisi pelaku usaha lokal sebelum regulasi daerah tersebut disahkan.
Karena itu tambahnya, kami meminta dukungan penuh DPRD. Sebelum Perda dibentuk, bisa didahului dengan Peraturan Kepala Daerah oleh gubernur. Dua langkah ini yang kami harapkan dapat segera diwujudkan.
Kehadiran regulasi tersebut lebih lanjut dilatakan, menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari proyek migas di Laut Arafura tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (*)
