Politisi itu menilai persoalan yang dihadapi warga tidak bisa terus dibiarkan. Apalagi, berbagai keluhan terkait fasilitas dan infrastruktur dasar telah berlangsung sejak tahun 2018 tanpa penyelesaian yang jelas.
Ia mengaku prihatin karena masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran rumah justru belum sepenuhnya menikmati hak mereka sebagai konsumen.
“Ini bukan persoalan baru. Hampir delapan tahun warga menunggu kepastian. Karena itu kami berharap ada tanggung jawab dan komitmen yang jelas dari pihak pengembang untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD Kota Ambon telah menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor pada Senin mendatang. Rapat tersebut akan mempertemukan seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Negeri Urimessing, pihak perbankan, pengembang perumahan, serta perwakilan warga.
Menurut Nikijuluw, forum tersebut penting untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang dapat segera dieksekusi.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama dan terbuka menyampaikan kendala masing-masing. Dengan begitu dapat diketahui di mana letak persoalan sebenarnya dan bagaimana solusi terbaik untuk masyarakat,” katanya. (AM-18)
