BeritaDaerahParlementariaUtama

Komisi II DPRD Maluku Menilai Tidak Ada Dasar Hukum yang Jelas Terkait Kompensasi Retribusi Hutan Adat di KKT

18
×

Komisi II DPRD Maluku Menilai Tidak Ada Dasar Hukum yang Jelas Terkait Kompensasi Retribusi Hutan Adat di KKT

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi. - Ist

Komisi II DPRD Maluku menyoroti dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Nomor 1 Tahun 2012 terkait kompensasi retribusi hutan adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

“Konsideran penerbitan Pergub tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam bagian dasar hukumnya, banyak aturan yang sudah kadaluarsa, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yang kini telah digantikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022,” tuturnya.

Irawadi menyebut, DPRD KKT meminta kenaikan kompensasi retribusi tiga jenis kayu, yakni marbau dari Rp35.000 per meter kubik, kayu tora Rp15.000, dan kayu putih Rp10.000. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Indosat bersama Nokia meluncurkan Generasi Terkoneksi (GenSi) #TerkoneksiBersamaNokia sebuah inisiatif literasi kecerdasan artifisial (AI) yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan digital masyarakat Indonesia secara merata dari perkotaan hingga daerah – IOH

Berita

Dalam konteks tersebut, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan hadir sebagai jembatan yang mampu meredam potensi gesekan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial.  Kehadiran mereka dalam…