Ia berharap status tenaga kontrak ini segera mendapatkan kejelasan. Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada 20 Januari 2025, Laturiuw memastikan bahwa hak-hak para tenaga kontrak harus dipenuhi.
Menindaklanjuti laporan bahwa gaji mereka belum diterima hingga bulan Oktober dirinya mengatakan bahwa komisi II telah mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan untuk memastikan apa yang menjadi hak-hak mereka bisa mereka terima dengan baik. (AM-18)
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Menurut Menag, pentingnya penguasaan terkait tata kelola keuangan. Ia mewajibkan para pimpinan untuk mengumpulkan dan mempelajari seluruh peraturan terkait. “Pelajari peraturan tentang…
