“Kami ingin mendapatkan data yang jelas, berapa sekolah yang sudah bersertifikat dan yang belum, termasuk kendala yang dihadapi. Target kami, pada 2026 harus ada peningkatan signifikan dalam penyelesaian sertifikasi,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi I turut melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan cabang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kabupaten SBB guna mencari solusi bersama.
Komisi I juga menyoroti proses hibah lahan seluas sekitar 2,1 hektare yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan provinsi.
Tim dari pemerintah provinsi disebut telah melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan batas-batas lahan.
“Berdasarkan data sementara, dari total 62 sekolah di SBB, masih terdapat 22 sekolah yang belum memiliki sertifikat,” ujarnya.
Meski demikian ditekankan, pihak BPN setempat memastikan bahwa target penyelesaian 100 persen sertifikasi pada 2026 dapat tercapai, asalkan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. **
