Dia juga memastikan, pemerintah pusat lewat KLH akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika diperlukan jika tidak terjadi langkah perbaikan yang diperlukan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
“Namun kami pastikan, bila mana bupati, wali kota, gubernur tidak melaksanakan fungsi itu, maka menteri sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dimandatkan untuk melakukan pengawasan dan dimandatkan untuk melakukan penegakan hukum,” demikian Hanif Faisol Nurofiq. *
Pemkot juga memberikan penghargaan kepada Hamdin Tuankotta atas dedikasinya dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Ahuru. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam…
Ia mencontohkan kebutuhan sekitar 24 operator alat berat di MBD beberapa waktu lalu. Dari jumlah itu, 14 calon tenaga kerja dikirim melalui…
DPRD Maluku, lanjutnya, akan mendorong rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan melibatkan Inpex, Dinas ESDM Maluku, Dinas Tenaga Kerja, vendor…
“Kalau ingin mendapatkan pembiayaan dari bank, salah satunya harus memiliki catatan keuangan yang baik dan histori pembiayaan yang bagus, tidak pernah menunggak,”…
Wattimena menekankan, keberhasilan pendidikan vokasi harus diukur dari dampaknya, terutama kualitas lulusan. “Bersinergi supaya kita kuat membangun kekuatan bersama, berinovasi supaya kita…
