Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.
“Opini WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sempurna. Karena itu, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.
Kata Johan, perbaikan tata kelola keuangan juga diharapkan berdampak pada pengelolaan sektor-sektor strategis daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Tujuannya tambahnya, agar tata kelola keuangan semakin baik dan persoalan-persoalan strategis daerah dapat ditangani secara optimal. **
