Menurut Lewerissa, pengembangan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis, dokter spesialis, serta efektivitas pelayanan.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegasnya.
Selain rumah sakit rujukan, Gubernur juga mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi 141 Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, dari total 141 Puskesmas tersebut, sebanyak 62 unit mengalami rusak ringan, 38 unit rusak sedang, dan 41 unit rusak berat.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun rumah sakit rujukan.
Karena itu, perbaikan fasilitas Puskesmas dinilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar dapat berlangsung secara aman, layak, dan berkualitas tanpa terhambat keterbatasan sarana maupun kondisi geografis.
