“Oleh karena itu, saya minta agar perda ini memberikan dasar hukum bagi Badan Pendapatan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Ia optimistis, revisi perda tersebut akan mulai berdampak positif terhadap pendapatan daerah pada tahun anggaran mendatang. Ia menyebut, langkah ini telah diantisipasi dan dimasukkan dalam perencanaan anggaran ke depan. (AM-18).
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Menurut Menag, pentingnya penguasaan terkait tata kelola keuangan. Ia mewajibkan para pimpinan untuk mengumpulkan dan mempelajari seluruh peraturan terkait. “Pelajari peraturan tentang…
