Ia menilai, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab untuk membangun sinergi dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi dan daya kritis dalam mengawal kepentingan publik.
“Prinsip kami jelas, GPI Kota Tual siap menjadi mitra kritis dan mitra kolaboratif pemerintah. Kami akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tetapi tidak akan kehilangan daya kritis untuk memberikan masukan dan mengoreksi kebijakan yang perlu dievaluasi. Sebab, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi sekaligus kontrol sosial yang konstruktif,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemitraan antara pemuda dan pemerintah tidak boleh dimaknai sebatas dukungan terhadap kekuasaan.
Kemitraan harus dibangun secara sehat, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Dalam perspektif tersebut, pemuda harus memiliki keberanian menyampaikan gagasan, memberikan kritik yang objektif, serta menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Sikap kritis bukanlah bentuk pertentangan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Samil berharap, Tsaqofah I dapat menjadi titik awal lahirnya kader-kader GPI yang tidak hanya kuat secara ideologis dan spiritual, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, membangun solidaritas, serta mengambil peran nyata dalam kehidupan bermasyarakat.










