Dalam tuntutannya, para purnawirawan menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Mereka berpendapat bahwa keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden dan berujung pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum. **
Kunjungan tersebut sekaligus mempertegas potensi wisata berbasis alam dan masyarakat di Kepulauan Aru. Hutan, mangrove, pesisir, habitat burung, hingga budaya masyarakat menjadi…
Menanggapinya, Vanath menambahkan, penanganan persoalan perempuan dan anak harus diterjemahkan dalam program pemerintah dan didukung melalui penganggaran. “Kalau menyangkut perempuan dan anak,…
Arikamedia.id, AMBON – Total pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp269 miliar dari Bank Maluku Rp95 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)…
Ia menyebut konsolidasi telah dilakukan di sejumlah daerah dan memperkirakan 50.000-100.000 orang dapat hadir dalam aksi tersebut. Khusus Jawa Barat, disebut ada…
Sebagai perempuan berhijab, Anis ingin menunjukkan bahwa hijab bukan penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap pencapaiannya dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya…
