Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dengan tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan ilegal dan mulai beralih ke sistem pertambangan rakyat yang sah melalui wadah koperasi resmi.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku bersama TNI dan pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses penataan Gunung Botak secara berkelanjutan.
“Penertiban ini bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya besar untuk menata kembali sistem pertambangan rakyat agar berjalan sesuai aturan, aman, dan berkelanjutan,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan, penanganan kawasan Gunung Botak harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat.
“Gunung Botak harus ditata dengan pendekatan hukum, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang. Negara tidak boleh kalah terhadap aktivitas pertambangan ilegal,” tegasnya.
Menurut Kapolda, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan langkah preventif dan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang legal dan bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi, namun dalam koridor hukum yang jelas sehingga tidak merusak lingkungan maupun memicu konflik sosial,” tambahnya.
