Ia mengingatkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dicabut secara sepihak. “Kalau negara membiarkan pasien miskin sakit kronis kehilangan layanan hanya karena status kepesertaan nonaktif, maka jaminan kesehatan nasional kehilangan maknanya,” pungkas Edy. (**)
Karena itu, setiap OPD pengumpul PAD perlu dievaluasi berdasarkan potensi yang dimiliki dan realisasi penerimaannya. Apabila target tidak tercapai, perlu diketahui penyebabnya…
”Permanusa telah mengantongi bukti fisik soal dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2021 senilai Rp.2M dan juga anggaran makan minum pendopo Bupati yang…
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi I DPRD Kota Ambon berencana melakukan peninjauan langsung atau on the spot ke sejumlah dapur MBG. Langkah tersebut…
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keterbatasan daya tampung, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh layanan dan pembinaan tetap berjalan di tengah kepadatan hunian….
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan administrasi, sekaligus memastikan setiap keluarga memiliki dokumen yang sah untuk menunjang…
