RENCANA pembangunan proyek Kampung Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, makin mempertegas peran ganda pemerintah sebagai regulator sekaligus operator pelaksanaan ibadah haji.
Kebijakan ini rawan konflik kepentingan, mengingat tujuan utamanya menekan biaya haji akan bertabrakan dengan tuntutan menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memimpin proyek pembangunan Kampung Haji dengan mengakuisisi hotel berkapasitas 1.461 kamar dan lahan seluas 4,4 hektare dengan total investasi Rp 8,46 triliun pada pertengahan Desember 2025.
Pemerintah menyatakan proyek tersebut diadakan untuk memaksimalkan kenyamanan, pelayanan, dan efisiensi biaya jemaah Indonesia.
Namun klaim menguntungkan versi pemerintah tersebut masih menyisakan tanda tanya besar soal perhitungan kelayakan bisnis.
Dari sisi tata kelola kebijakan, proyek ini pun sangat problematik karena hingga kini publik belum melihat dokumen studi kelayakan, skema pembiayaan, ataupun analisis risikonya.
Industri perhotelan di Tanah Suci merupakan sektor padat modal dengan risiko tinggi karena sifatnya yang sangat musiman, dilansir dari TEMPO
Meski okupansi melonjak tajam pada musim haji dan Ramadan, tingkat hunian bisa merosot hingga 30-40 persen di luar periode tersebut.
Karena itu, manajemen risiko yang matang dari pemilihan lahan strategis hingga penentuan struktur tarif yang kompetitif menjadi harga mati agar fasilitas tersebut bisa bersaing dengan pemain global seperti Marriott, Hilton, dan Accor.
