Pendapatan daerah yang semula Rp 3,247 triliun, mengalami penurunan 8,30 persen dalam rancangan perubahan ini. Belanja daerah yang awalnya Rp 3,136 triliun juga menurun sekitar 9,22 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan dari Rp 25 miliar terkoreksi turun signifikan hingga 78,15 persen.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menegaskan bahwa Ranperda ini harus segera diselesaikan dan disahkan sebelum 30 September 2025.
Setelah pengesahan bersama, dokumen Ranperda akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang mengikat dan berlaku efektif. (AM-18)
