Dinas Pariwisata, khususnya bidang ekonomi kreatif, diharapkan dapat menjalankan fungsi secara lebih optimal dalam mengembangkan potensi dan kreativitas masyarakat.
“Digitalisasi memiliki peran sangat krusial untuk menunjang pemasaran, distribusi informasi, serta tata kelola barang dan jasa para pelaku usaha,” ujarnya. Terlebih Kota Ambon merupakan kota jasa yang memiliki potensi sumber daya manusia dan kreativitas yang cukup besar untuk dikembangkan.
Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, pembahasan Ranperda masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
“Hari ini juga kami baru selesai membahasnya bersama pihak Kemenkumham. Nanti masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda,” katanya.
Selanjutnya, Pansus akan melaksanakan uji publik dengan melibatkan pelaku UMKM, pekerja ekonomi kreatif, serta asosiasi usaha di Kota Ambon.
Dengan proses tersebut, DPRD berharap Perda Ekraf nantinya tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan usaha, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi Kota Ambon.
