Wali Kota mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk RT/RW, agar tidak mencampurkan kepentingan pribadi dalam proses pendataan, terutama dengan memasukkan nama anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Ia menegaskan, penentuan penerima bansos harus dilakukan secara jujur, objektif, dan berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Tidak boleh ada intervensi hubungan kekeluargaan, kedekatan pribadi, maupun kepentingan pihak tertentu.
Karena itu, pengawasan di setiap tingkatan pemerintahan perlu diperketat. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa dan diverifikasi agar daftar penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Langkah ini penting untuk mencegah masyarakat yang lebih membutuhkan justru terabaikan akibat ketidaktepatan pendataan.
Melalui pendataan yang akurat, transparan, dan pengawasan berkelanjutan, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran. Dengan demikian, hak masyarakat yang membutuhkan dapat terlindungi dan bantuan pemerintah tersalurkan sesuai peruntukannya. (AM-18)










