Sementara itu, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ismawan Harijono, menekankan bahwa PPKT yang tidak berpenduduk harus difokuskan pada aspek pertahanan dan keamanan (hankam) serta pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, PPKT yang berpenduduk harus menjadi bagian dari pembangunan kecamatan lokpri (lokasi prioritas).
Kunjungan kedua Asdep BNPB ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi sarana prasarana pendukung pengamanan pulau-pulau terluar serta meningkatkan koordinasi dengan personil pengamanan di wilayah tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, diadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dengan kondisi pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah tersebut.
Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 687 pulau, dengan delapan di antaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang mencakup Pulau Ararkula, Karaweira, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyang, dan Penambulai. Namun, wilayah ini menghadapi berbagai tantangan serius. Tingkat abrasi yang tinggi menjadi salah satu masalah utama yang mengancam kelestarian pulau-pulau ini.
