Rini mengatakan kebijakan ini akan berlaku selama masa transisi dan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) kementerian/lembaga. Dia berharap SOTK K/L tersebut akan segera rampung, sehingga kebijakan mengenai penggajian dan tukin akan segera bisa dibuat secara lebih spesifik berdasarkan kementerian masing-masing.
“Kementerian PANRB lagi mengebut ini, banyak yang harus diselesaikan,” kata dia.***
3. Jangan jadikan Pancasila hanya seremoni, buktikan dengan keadilan untuk masyarakat pulau terluar. Pancasila akan tetap sakti kalau keadilan itu sampai ke…
Bagi pencinta kopi, varian Himalayan Butterscotch menjadi beberapa menu yang banyak diminati.Tidak hanya mengandalkan pilihan menu, Point Coffee juga menawarkan suasana yang dapat…
Ia menilai revisi regulasi diperlukan agar sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di Maluku dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian dalam…
Bodewin menilai, meski sebuah gerai usaha terlihat tidak terlalu besar dari sisi jumlah tenaga kerja, setiap lapangan pekerjaan yang tercipta tetap memiliki…
Penentuan mata rumah parentah dan proses di tingkat Saniri Negeri menjadi bagian penting dalam tahapan tersebut. “Masih ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan…
