Sama halnya dengan TNI tambahnya, mengapa TNI harus netral, karena tentara profesional yaitu tentara terlatih, terididik, diperlengkapi secara baik dan tidak berpolitik praktis. Netralitas TNI merupakan hal yang mutlak harus tetap dijaga.
Lebih jauh Samsun menyebut hal yang sama bagi Polri, harus dijaga netralitasnya, tidak boleh berpihak dan terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik praktis. Polri harus menjaga kemanan dan ketertiban dan tidak boleh dipengaruhi oleh kontestan. (AM-18)
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan…
Ketidakpastian yang berkepanjangan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan kader terhadap proses demokrasi di internal organisasi. Ia menegaskan bahwa IMM sebagai organisasi kader harus…
Forum tersebut diselenggarakan oleh Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lewat dukungan Yayasan IPAS Indonesia. Kegiatan ini menjadi…
Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya…
“Kami ingin menyiapkan sebuah draft policy brief kepada pemerintah agar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wisata bahari dapat diharmonisasikan bersama Kementerian Pariwisata.dengan…
