Menurut Nikijuluw, 8 raperda yang diusulkan merupakan hal yang digumuli di tahun 2025.
Sementara Kabag Perundang Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Rossa Imulyana menyampaikan konsultasi ini masih terus berlanjut.
“Karena masih ada harmonisasi di Kanwil Kumham dan setelah itu difasilitasi di Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, baru penetapan,” ucapnya. (AM-18).
Karena itu, pihaknya mendorong Propam Polda Maluku untuk segera melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan-laporan yang berkembang di masyarakat. “Semangat Hari Bhayangkara…
Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat di kawasan kepulauan….
Sehubungan dengan hal tersebut, LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan…
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan…
Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS. Kinerja Intermediasi Perbankan Masih Kuat Dari sisi…
