Anos menegaskan, setiap pembangunan infrastruktur sumber daya air harus disertai perencanaan pemeliharaan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Tanpa pengelolaan yang baik, investasi pemerintah berisiko kehilangan manfaat karena fasilitas yang dibangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia juga mendesak agar kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di Maluku mendapat perhatian serius dalam penyusunan alokasi APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurut Anos, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu menjamin ketersediaan air, menunjang aktivitas petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Karena itu, optimalisasi 102 embung harus menjadi perhatian serius BWS Maluku dan pemerintah pusat agar infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran negara tidak berakhir terbengkalai, melainkan benar-benar menjadi penopang ketahanan pangan di Maluku. ***
